Jika Perusahaan Menguasai Hutan Alam Pulau Sipora

PT Sumber Permata Sipora membidik hutan alam yang tersisa di Pulau Sipora. Muncul nama-nama besar.

Ringkasan Berita

• Pemegang konsesi Hak Pengusahaan Hutan atau HPH di Pulau Pagai mulai berancang-ancang memperluas area konsesi ke Pulau Sipora dengan luas 20.706 hektare.
• Perusahaan itu bernama PT Sumber Permata Sipora, yang terafiliasi dengan perusahaan yang penerima manfaat akhirnya adalah Garibaldi Thohir.
• Delapan desa yang berada dalam area konsesi PT Sumber Permata Sipora cemas terhadap kehadiran perusahaan karena rencana pembabatan kayu bakal merusak sedikitnya 18 daerah aliran sungai di Pulau Sipora.

Read this in English.

KESANGSIAN Rifai Lubis telanjur besar pada isi dokumen analisis dampak lingkungan hidup (andal) yang disodorkan PT Sumber Permata Sipora (PT SPS) untuk rencana kerja di Pulau Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. “Sebab, orang-orang ini punya keterkaitan dengan perusahaan sebelah,” kata perwakilan Dewan Daerah Perkumpulan Qbar Madani Indonesia itu dalam rapat Komisi Uji Kelayakan Lingkungan Hidup di kantor Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat pada Kamis, 22 Mei 2025.

Perusahaan sebelah yang dimaksud Rifai merujuk pada pemegang konsesi Hak Pengusahaan Hutan atau HPH di Pulau Pagai yang termasuk gugusan pulau kecil di lepas pantai Kota Padang itu. Meski Rifai tak menyebutkan nama, peserta rapat telah mafhum bahwa perusahaan itu adalah PT Minas Pagai Lumber, yang sejak 1972 menguasai 78.231 hektare dari 122.200 hektare luas Pulau Pagai.

---

As a nonprofit journalism organization, we depend on your support to fund more than 170 reporting projects every year on critical global and local issues. Donate any amount today to become a Pulitzer Center Champion and receive exclusive benefits!

---

Koalisi masyarakat sipil di Kota Padang pernah melaporkan pemegang konsesi itu kepada Kementerian Kehutanan atas dugaan pembalakan kayu di luar area kerja pada 2016. Namun kasusnya menguar tak tersentuh hukum. Ketika ditelusuri di situs Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, perusahaan itu dinakhodai Haji Bakhrial, pengusaha kayu dan perkebunan kelapa sawit sekaligus tambang batu bara yang tersohor di Minangkabau. BACA JUGA Kemlu Rusia Sebut Moskow Tidak Siap untuk Buat Konsesi soal Perang Ukraina

Dua tahun belakangan, muncul desas-desus bahwa Haji Bakhrial bakal memperluas area konsesinya ke Pulau Sipora. Kabar itu mencuat saat PT SPS mendapatkan Nomor Induk Berusaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi pada 12 Januari 2023. Dokumen itu disusul agenda sosialisasi untuk rencana pemanfaatan kayu di atas permohonan konsesi seluas 20.706 hektare di kantor Kecamatan Sipora Selatan pada 1 Juli 2023.

PT SPS baru muncul ke publik dalam rapat pengujian andal dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup atau RKL-RPL pada Kamis, 22 Mei 2025. Rapat itu dihadiri Kuasa Direktur PT SPS, Daud Sababalat, bersama konsultan Dasa Iskandar Ogo. Pengujinya adalah sejumlah akademikus yang didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat Tasliatul Fuaddi.

Penjelasan perusahaan tak membuat Rifai Lubis terkesima. Justru dia makin cemas lantaran rapat ditutup dengan pemberian persetujuan andal dan RKL-RPL melalui dokumen Berita Acara Komisi Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang diteken semua peserta rapat. “Kami, koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas 19 organisasi di Sumatera Barat, menduga perusahaan ini jalan terus karena ada nama-nama besar di belakangnya,” ujar juru bicara koalisi, Buyung Askurnis.

Tasliatul Fuaddi menjelaskan bahwa pemerintah sudah terbuka untuk mendengar kritik publik. Dia bahkan mempersilakan perwakilan masyarakat sipil yang berunjuk rasa menolak PT SPS membacakan tuntutan dalam rapat komisi. “Rekomendasi andal yang kami sampaikan bukan dalam posisi menerima atau menolak, melainkan kajian dan aspirasi yang akan dilaporkan kepada Menteri Kehutanan.”

•••

AKTA perusahaan yang dilaporkan pada Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum mencatat bahwa PT Sumber Permata Sipora berkantor di The City Tower Lantai 12 Unit 1-S, Jakarta Pusat. Pemilik sahamnya adalah PT Sumber Potensi Semesta dan PT Sumber Potensi Sejahtera. Di dalamnya juga tercatat nama Haji Bakhrial menjabat direktur, Sugianto Gunawan sebagai komisaris, dan Acmad Syam Basigar sebagai direktur utama.

Adapun pemilik manfaat PT Sumber Potensi Semesta bermuara pada Bakhrial, yang juga menuliskan namanya sebagai pemegang saham mayoritas. Sedangkan pemegang saham PT Sumber Potensi Sejahtera adalah Cynthia Gunawan dan Sugianto Gunawan.

Nama PT SPS juga tercatat di website PT Padang Mulia Grup sebagai unit usaha di sektor kehutanan. Mereka merupakan anak usaha di bawah kendali PT Padang Mulia Grup. Merujuk pada situs AHU, Garibaldi Thohir tercatat sebagai penerima manfaat akhir atas saham Padang Mulia. Padang Mulia merupakan perusahaan tambang batu bara yang memegang izin seluas 2.434 hektare di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah.

Dalam dokumen akta perusahaan Padang Mulia muncul nama Menteri Dalam Negeri periode 2009-2014, Gamawan Fauzi, yang menjabat komisaris utama. Di sana juga terdapat nama Andi Masmiyat sebagai direktur utama dan Carolus Niode Sahetapy sebagai direktur. Adapun pemegang saham Padang Mulia adalah Bakhrial bersama PT Makmur Permata Sejahtera.

Tempo meminta penjelasan Garibaldi Thohir ihwal namanya yang diduga terafiliasi dengan Padang Mulia. Head of Corporate Communication Division PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) Febriati Nadira membantah jika PT SPS ataupun Padang Mulia disebut memiliki kaitan dengan Garibaldi Thohir. “Bapak Garibaldi Thohir tidak memiliki saham dalam perusahaan tersebut, sehingga informasi yang disampaikan tidak benar,” ucap Nadira pada Rabu, 28 Mei 2025.

Gamawan Fauzi pernah menjelaskan bahwa website Padang Mulia Grup dibuat ketika korporasi itu masih dimiliki Garibaldi Thohir. Padang Mulia kemudian dijual kepada Bakhrial. “PT Padang Mulia kini sudah dijual ke Haji Bakhrial sekitar 2023,” tutur Gamawan pada Rabu, 28 Mei 2025. Gamawan juga memastikan bahwa dia tak memiliki kaitan dengan PT SPS, meski ia mengakui sedang menjabat komisaris di Padang Mulia karena diajak Bakhrial.

Adapun surat permintaan konfirmasi kepada Bakhrial dikirim melalui Kuasa Direktur PT SPS, Daud Sababalat. Namun, hingga laporan ini dipublikasikan, Daud tak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilampirkan dalam surat.

•••

SEBELUM datang PT Sumber Permata Sipora, Pulau Sipora telah menghadapi ancaman penebangan kayu. Hal itu menjadi masalah karena pembalakan acap mendatangkan banjir bandang yang berulang. “Setiap kali hujan deras setengah hari, sudah pasti banjir,” kata Alpian, 42 tahun, Sekretaris Desa Saureinu, Kecamatan Sipora Selatan, ketika ditemui pada September 2024.

Gara-gara banjir, Alpian bersama masyarakat Saureinu mulai tergerak menjaga hutan adat. Mereka memulai dengan registrasi hak atas hutan adat seluas 7.937 hektare ke Badan Registrasi Wilayah Adat atau BRWA pada 2018. Setahun berikutnya, pemerintah kabupaten dan Kementerian Kehutanan menetapkan wilayah itu sebagai Hutan Adat Uma Saureinu seluas 5.739 hektare yang dimiliki oleh 13 suku.

Pengakuan atas mereka nyatanya tak cukup untuk menjaga hutan, terutama mencegah banjir yang makin parah. Ini lantaran hutan di hulu daerah aliran Sungai Saureinu telah digunduli. “Kami sudah trauma dengan perusahaan yang dulu. Minta izin, merusak hutan, banjir datang, lalu mereka pergi begitu saja,” ucap Nathan Siritoitet, Ketua Masyarakat Hukum Adat Saureinu, berkaca pada dua perusahaan pemegang konsesi yang bekerja di masa lalu. 

Bukan hanya Nathan, penduduk delapan desa yang berada dalam area konsesi PT SPS juga turut cemas terhadap kehadiran perusahaan. Hematnya, mereka takut rencana pembabatan hutan bakal merusak sedikitnya 18 daerah aliran sungai di Pulau Sipora.

Masyarakat Saureinu sebetulnya sangat menggantungkan hidup pada sungai. Secara turun-temurun mereka membangun perkampungan di tepi aliran air Sungai Saureinu yang bermuara di Selat Mentawai. Kampung mereka rusak saat banjir datang dalam lima tahun belakangan. Warga akhirnya harus bedol desa mencari ketinggian—berjarak 500 meter dari sempadan sungai.

Dampak paling nyata dihadapi Norvi, 45 tahun. Petani budi daya toek—nama lokal untuk cacing kayu—itu menghadapi kemerosotan pendapatan. Musababnya adalah kayu busuk—rumah bagi toek—sering hanyut tersapu banjir bandang. “Sekarang kayu-kayu itu saya ikat dan dikaitkan ke pohon,” ujar Norvi saat ditemui di tepi Sungai Saureinu pada September 2024.

Sebanyak 457 keluarga di Desa Saureinu menggantungkan hidup pada hasil hutan, satu di antaranya tradisi budi daya toek. Caranya sederhana: mereka merendam sejumlah potongan kayu di tepi sungai selama tiga bulan. Kayu lapuk yang berisi toek kemudian dibelah untuk dipanen. Kata Norvi, cacing yang ia panen dihargai Rp 20-50 ribu per batang kayu.